Kemudian pada masa kepemimpinan RAAFFLES , dikembangkanlah BAILLUW dengan dibentuk Satuan lainnya yang disebut BESTURRS POLITIE atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah di Tingkat Kawedanan yang bertugas menjaga ketertiban dan ketenteraman serta keamanan warga. Hasil analisis menunjukkan bahwa korelasi yang sangat kuat antara variabel Pendidikan dan Prestasi Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pada Dinas Pendidikan Kebupaten Gowa namun berlawanan arah sehingga yang paling dominan adalah Keahlian merupakan variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap prestasi kerja Satpol PP pada Dinas Pendidikan Jakarta Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Provinsi Jawa Tengah meraih peringkat pertama nasional Program Inovasi Tahun 2017. Ciamis november 2 2020. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara. 28 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pasal 4 ayat 1. Melaksanakan administrasi Inovasi Pelayanan Publik Satpol PP adalah Peraturan Pemerintah No.06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Praturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. 2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman 5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. 6. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP Tes hipotesis motivasi kerja (X1) terhadap kinerja satuan polisi pamong praja sumatera selatan. H asil perhitungan, di dapat nilai t h itung sebesar -0,234 < t tabel sebesar 2,010 dengan tingkat Pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat adalah: 1. Pengetahuan tentang tugas-tugas pokok Polisi Pamong Praja khususnya dan Pemerintahan Daerah umumnya. 2. Pengetahuan dasar-dasar hukum dan peraturan perundangan undangan. 3. Pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat adalah: 1) Pengetahuan tentang tugas-tugas pokok Polisi Pamong Praja khususnya dan Pemerintahan Daerah umumnya. 2) Pengetahuan dasar-dasar hukum dan peraturan perundangan undangan. tentang Perubahan Nama Detasemen Polisi Pamong Praja Menjadi Satuan Polisi Pamong Praja. Surat Keputusan tersebut menjadi dasar peringatan Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang diperingati setiap tanggal 3 Maret. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 13 yang menyatakan Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan semboyan T7Ok.